Sistem Peradilan Indonesia

18:18

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Sejarah perkembangan lembaga pengadilan di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama sejalan dengan perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia. Bahkan sebelum bangsa Eropa (Belanda) datang ke Indonesia, kita sebenarnya telah memiliki berbagai macam lembaga peradilan yang dipimpin oleh Raja sekalipun susunan dan jumlahnya masih terbatas bila dibandingkandengan yang ada sekarang ini.
Sebagai negara yang dalam konstitusinya menamakan dirinya Negara hukum, maka sesungguhnya fungsi lembaga peradilan bagi Indonesia amatlah penting. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum dapat diukur dari pandangan bagaimana hukum itu diperlakukan di Indonesia, apakah ada system peradilan yang baik dan tidak memihak serta bagaimana bentuk-bentuk pengadilannya dalam menjalankan fungsi peradilan.
Lembaga pengadilan dari zaman ke zaman akan mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakatnya itu sendiri. Jika kita melihat ke belakang, ketika negara ini masih terpisah menjadi berbagai kerajaan-kerajaan, adalah suatu kenyataan oleh karena kerajaan—kerajaan di Indonesia itu yang berdaulat adalah raja, yang berkuasa secara mutlak, dimana soal hidup dan mati rakyat ada pada tangannya, maka kekuasaan mengadili pun ada pada raja sendiri. Sebagai contoh di zaman Kerajaan Kalingga, peradilan dipimpin sendiri oleh Ratu Shima yang menghukum adiknya sendiri karena melanggar aturan yang dibuat oleh kerajaan.

B.     Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang perlu dibahas adalah :
1.        Bagaimana susunan atau lembaga peradilan yang ada di Indonesia ?
2.        Bagaimana sistem peradilan di Indonesia ?
BAB II
PEMBAHASAN

A.      Lembaga Peradilan Di Indonesia
1.        Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2005)
1.1 Peradilan Umum
a)      Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997)
b)      Pengadilan Niaga (Perpu No. 1 Tahun 1989)
c)      Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000)
d)     Pengadilan TPK (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2002)
e)      Pengadilan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004)
f)       Mahkamah Syariah NAD (UU No. 18 Tahun 2001)
g)      Pengadilan Lalu Lintas (UU No. 14 Tahun 1992)

1.2    Peradilan Agama
Mahkamah Syariah di Nangro Aceh Darussalam apabila menyangkut peradilan Agama.

1.3    Peradilan Militer
a)      Pengadilan Militer untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat prajurit.
b)      Pengadilan Militer Tinggi, untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat perwira s.d colonel
c)      Pengadilan Militer Utama, untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat Jenderal.
d)     Pengadilan Militer Pertempuran, untuk mengadili anggota TNI ketika terjadi perang.

1.4    Peradilan Tata Usaha Negara      
Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002)

1.5         Peradilan Lain-Lain                              
a) Mahkamah Pelayaran         
b) Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

2.        Mahkamah Konstitusi  (UU No. 24 Tahun 2003)
Tugas Mahkamah Konstitusi adalah :      
a)        Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
b)        Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberi oleh UUD 1945.
c)        Memutus Pembubaran Partai Politik.
d)       Memutus perselisihan tentang PEMILU.
e)        Memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum, berupa : mengkhianati negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela lainnya.

B.       Sistem Peradilan di Indonesia
1.      Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan (Era Penjajahan)
a)      Sistem ketatanegaraan yang dianut berpedomankepada teori klasik montesquieu, yaitu kekuasaan negara di tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif
b)      Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi  Pengadilan Negeri (namundalam hal ini wewenangnya hanya terbatas teknis yuridis)
c)      Dalam setiap pengadilan negeri, diatur juga suatu lembaga yang disebut kejaksaan pada pengadilan negeri tersebut
d)     Badan peradilan yang ada saat itu baru pengadilan umum dan pengadilan agama

2.      Kekuasaan Kehakiman (Sebelum Amandemen UUD)
a)      Berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang- undangan lain yang masih mengatur tentang hierarki lembaga negara (tertinggi, tinggi dan lembaga negarasaja).
b)      Menganut teori ketatanegaraan klasik (Montesquieu), dimana kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga eksekutif, lembaga yudikatif dan lembaga legislative
c)      Format lembaga kekuasaan kehakiman masih setengah independen, yaitu hanya dalam hal pemikiran, sedangkan dalam hal kedudukan dan sarana prasarana operasional lainnya masih berada di bawah kekuasaan lembaga negara lainnya
3.      Sistem Peradilan (Sebelum Satu Atap)
a)      Pembinaan organisasi dan sumber daya manusia di bawah dephukham (kekuasaan eksekutif) dan hal-hal yang berkaitan dengan teknis yuridis (manajemen pekara) dibawah wewenang MA
b)      Badan peradilan hanya terdiri dari badan peradilan umum, TUN, agama dan militer yang masing-masing mempunyai jejang pengadilan tingkat pertama,  pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi
c)      Struktur MA sebagai badan peradilan tertinggi terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, beberapa ketua muda, Beberapa dir, satu orang pansekjen,  beberapa orang kepala pusat, beberapa orang kepala bagian dan struktur2 lain di bawahnya

4.      Kekuasaan Kehakiman (Setelah Amandemen UUD)
a)      Didasarkan pada konstitusi baru hasil amandemen yang  memuat prinsip checks and balances (tidak ada lagi definisi lembaga tertinggi dan tinggi, tapi semuanya disebut lembaga negara)
b)      Disesuaikan juga dengan perkembangan teori ketatanegaraan modern dimana kekuasaan di suatu negara dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga independen dengan fungsi khusus
c)      Dibentuk suatu lembaga kekuasan kehakiman yang  lebih independen (terutama dari pengaruh kekuasaan negara lainnya) dengan apa yang disebut konsep satu atap dan dibuatnya lembaga kekuasaan baru yaitu MK



5.      Sistem Peradilan (Setelah Satu Atap)
a)      Pembinaan Organisasi dan Sumber daya manusia serta hal-hal yang berkaitan dengan teknis yuridis diatur MA
b)      Dibentuknya badan-badan peradilan baru (terutama di bawah peradilan umum dan tun) yang berstatus ad-hoc  (mis: HAM, Tipikor, Niaga, Perindustrian, Perikanan,  Kedokteran, Pajak)
c)      Dilakukannya restrukturisasi di MA (akibat adanya 1 atap ini), terutama dilevel pimpinan dan eselon 1 (mis: wakil ketua MA dibagi atas yudisial dan non yudisial, panitera dan sekretaris jenderal di pegang oleh 2 orang yang  berbeda, adanya direktorat badilumtun yang sebelumnya di dephukham sebagai eselon 1, diubahnya status  beberapa pusat menjadi badan –seperti pusdiklat- dan adanya badan2 baru –seperti badan pengawasan-)
 
BAB III
PENUTUP


A.    Kesimpulan
Dari beberapa uraian pembahasan di atas dapat diperoleh beberapa kesimpulan antara lain :
1.      Lembaga peradilan di Indonesia dapat terbagi menjadi beberapa golongan yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negaran dan peradilan lain-lain.
2.      Sistem peradilan di Indonesia mengalami beberapa tahap yaitu kekuasaan hakim di era penjajahan, sistem peradilan sebelum amandemen UUD, sistem peradilan sebelum satu atap, sistem peradilan sebelum amandemen UUD dan sistem peradilan setelah satu atap.   

B.     Saran
1.        Melakukan amandemen dan atau penyempurnaan atas dasar hukum yang  mengatur masing-masing Komisi
2.        Melibatkan publik secara maksimal, sehingga diharapkan dapat menyerap aspirasi secara optimal dan meminimalisir akibat kekurangan anggaran
3.        Membuat aturan-aturan SDM internal yang  khusus dan disesuaikan dengan karakter Komisi








DAFTAR PUSTAKA


Udin S. Winataputra, dkk. 2010. Materi dan Pembelajaran PKn SD. Universitas
Terbuka : Jakarta


Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Penulisan markup di komentar
  • Untuk menulis huruf bold gunakan <strong></strong> atau <b></b>.
  • Untuk menulis huruf italic gunakan <em></em> atau <i></i>.
  • Untuk menulis huruf underline gunakan <u></u>.
  • Untuk menulis huruf strikethrought gunakan <strike></strike>.
  • Untuk menulis kode HTML gunakan <code></code> atau <pre></pre> atau <pre><code></code></pre>, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.

Disqus
Tambahkan komentar Anda

No comments

Silahkan memberi komentar yang positif dan membangun. Terima kasih!